Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti rapat internal Komisi IV DPR RI secara virtual, Selasa (31/3/2020). Foto : Ist/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia saat ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke lima di dunia. Menurutnya, di samping penanganan dalam kondisi darurat kesehatan, sebaiknya segera dilakukan realokasi anggaran untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap petani dan nelayan.

"Realokasi anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan anggaran Penguatan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian khususnya untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19," tutur Johan pada saat mengikuti rapat internal Komisi IV DPR RI secara virtual, Selasa (31/3/2020).

Ia memaparkan, bentuk penambahan anggaran tersebut terutama untuk program pengentasan daerah rawan pangan dan stunting dengan anggaran yang ada baru sebesar Rp 344 miliar, serta Penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang ada saat ini baru sekitar Rp 188 miliar.

Johan juga mengkritisi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang tidak memasukkan ketersediaan dan distribusi pangan sebagai salah satu fokus penanganan dampak Covid-19 ini. "Padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi global penyebaran wabah Covid-19," tandasnya.

Dalam rapat tersebut, legislator Fraksi PKS itu sempat menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan Program stabilisasi harga pangan dengan cara menjaga akurasi database harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen, seperti harga beras, cabe, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan lain-lain. "Kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan pasti akan menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemi wabah virus Corona ini," ungkapnya.

Johan mengusulkan agar pagu anggaran yang perlu dipangkas atau direalokasi untuk setiap kementerian adalah anggaran yang terkait dengan koordinasi internal atau perjalanan dinas kementerian, kemudian realokasi pembiayaan infrastruktur, serta melakukan efisiensi belanja pegawai di setiap kementerian.

"Pemangkasan anggaran tersebut sebaiknya digunakan sebagai intervensi program bantuan pemerintah untuk keluarga petani dan nelayan selama isolasi menghadapi darurat Covid-19, terutama bantuan pangan dan kebutuhan hidup lainnya karena di desa-desa situasinya sudah tanggap darurat," tegas Johan.

Ia berharap agar pemerintah segera memperkuat Koordinasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan cara menambah jumlah CBP yang dikelola Bulog, karena saat ini dialokasikan hanya sebesar 1-1,5 juta ton berdasarkan Rakortas 2018. Johan mengingatkan tentang perlunya meningkatkan pemantapan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), terutama di daerah lokus wabah Covid-19. Saat ini total CBPD baru sejumlah 10.853 ton dari 27 Provinsi dan 233 kabupaten kota.

"Pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan membantu fasilitasi pengisian lumbung pangan masyarakat (LPM).  Saat ini terdapat total 3.826 LPM di Indonesia yang perlu diperkuat dan difungsikan optimal untuk ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan oleh wabah Covid-19," tutup Johan. (dep/es)